MEMPOSISIKAN MEDIA KOMUNITAS: Eksistensi Radio Komunitas Terkait UU Penyiaran 2002 Dalam Perspektif Ekonomi Politik Media

Media merupakan salah satu sumber informasi yang paling banyak diminati dan dijadikan acuan saat ini, bukan lagi individu/ kelompok maupun institusi yang tersentral, semisal opinion leader, seperti pada era rezim orde baru.  Bentuk hiburan yang didapatkan dari media juga semakin beragam. Di era lalu TVRI dan RRI menjadi satu-satunya hegemoni informasi yang membentuk fenomena national audience. Pada masa itu juga, hiburan, mulai drama seri, drama daerah, pilihan lagu telah menjadi magnet bagi penonton.

Pergeseran idealisme ini tak lepas dari tatanan sosial ekonomi politik yang begitu lama telah dikekang oleh hegemoni Negara, sehingga kebebasan dalam kreativitas terkendali serapat mungkin. Pada masa itu Negara menjadi institusi dan juga intrumen dalam hegemoni dan kapitalis (2004:213). Dalam konteks ini, negara memiliki peran sangat kuat dalam mengelola media yang ada. Sehingga struktur sampai konten media dikuasai dan dijerat dalam kekuasaan orde baru. Tetapi hal itu kemudian banyak berubah seiring perubahan tatanan politik yang mengalami perkembangan pesat beberapa tahun terakhir ini. Dimana tatanan social ekonomi banyak berubah menuju perspektif liberal.

Liberalisasi media saat ini, pasca jatuhnya rezim orde baru media mendapatkan porsi yang luar biasa dari Negara dan juga masyarakat. Eforia dalam kebebasan pers dan hilangnya belenggu kreativitas memacu media, baik cetak maupun elektronik. Kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan juga memudahkan lahirnya media di daerah. Sejak itu pula, dimulai persaingan dalam hal, memperoleh iklan, juga dalam penguasaan audience.

Ketika kemudian, banyak media komersil berebut lahan, lahirlah media-media komunitas yang menjadi cerminan kebutuhan informasi pada masyarakat atau audience yang kurang diperhatikan. Meski fenomena media komunitas ini sudah ditengarai ada sejak lama, namun suaranya baru didengar pasca jatuhnya rezim orde baru. Namun kemudian, kehadiran media-media komunitas yang digadang-gadang banyak pihak secara normatif dapat memperjuangkan kepentingan komunitas, bukan elitnya terbelit banyak permasalahan klise atau klasikal.

Idealnya, media komunitas merupakan tampilan realitas sosial sebagai bentuk kelembagaan sosial semata, bukan kepentingan politik, bukan pula bisnis. Namun bagaimanakah kehidupan dari media-media komunitas tersebut. Di beberapa media komunitas di Jawa Timur, ditayangkan informasi dari warga komunitas untuk komunitas, namun ternyata juga terdapat praktik iklan oleh warga yang, misalnya, memiliki usaha dagang. Terbatasnya daya jangkau dan kapabilitas pengelolaan media juga menjadi permasalahan yang signifikan.

Fenomena tersebut di atas melahirkan banyak permasalahan di ranah media-medai komunitas, baik secara internal dan eksternal. Dengan mengambil beberapa sampel radio komunitas di Malang (tempat domisili asli penulis) maka tulisan ini dibuat dengan tujuan ingin memetakan eksistensi dari radio-radio komunitas tersebut, menyoal secara regulasi maupun sistem.

Analisa Kasus

Bila ditinjau dari pergeseran paradigma kebijakan media, terdapat fase-fase kebijakan komunikasi yang baru versi McQuail (2003:202), ketika tujuan ekonomi dipncangkan, mengingat kondisi dari media-media komunitas yang ada maka bisa dipastikan hal ini akan mengalahkan tujuan sosial dan politik, dan eksistensi beserta tujuan media komunitas akan kembali dipertanyakan. Fiske, dalam Graeme Burton, menyebutkan bahwa, sebuah kerangka ekonomi budaya di dalamnya terdapat makna kesenangan yang bersikulasi (2000: 41), akan makin menyurutkan posisi dari media komunitas. Dimana eforia audience akan era kebebasan informasi, juga dihadapkan pada makin besarnya tuntutan akan eforia informasi hiburan. Dan audience sudah tentu akan emndapatkannya dari media-media mainstream yang kontennya berisi mass popular content.

            Tak hanya berbenturan dengan masalah konten, sasaran audience dan eksistensi, masalah klasikal lain yang dihadapi adalah perizinan. Permasalahan birokrasi selalu menjadi keluhan utama di Indonesia. Urusan birokrasi perijinan selalu panjang, lama dan melelahkan. Kemudian akan terbentur lagi pada minimnya alokasi frekuensi serta daya pancar yang terbatas. Dan bagaimana bila ini kemudian dibenturkan dengan kepentingan pemerintah? Dalam Media Now, Straubhaar menandaskan tentang adanya implikasi pemerintah yang memiliki agenda public juga kepentingan hegemoni informasi dari kelompok dominan di masyarakat (2002:51)

Ditinjau dari banyaknya aspek ekonomi politik, dan juga permasalahan-permasalahan klasikal, lalu bagaimana sebenarnya posisi dari media-media komunitas tersebut? Kebijakan komunikasi yang baru, juga menyebabkan adanya perubahan dukungan keuangan, juga dukungan politis (2003:63). Kemudian, dukungan seperti apa yang bisa menjaga keberlangsungan aktivitas media-medai komunitas tersebut? UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, sebenarnya merupakan dukungan, yang bisa dipetakan sebagai dukungan “politis” bagi menjaga nafas kehidupan dari media-media komunitas. UU tersebut diharapkan menjadi jaminan namun isu-isu klasikal sepertinya tak akan berhenti sampai disitu saja.

Media Komunitas

Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya untuk memperoleh informasi yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu diharapkan akan mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam memperoleh informasi. Informasi dan media massa selain mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi, juga berkaitan dengan upaya mencerdaskan bangsa.

            Media Komunitas sebagai media komunikasi massa mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Media Komunitas dalam hal ini, radio komunitas tumbuh dengan pesat seiring iklim keterbukaan yang lebih luas sejak era reformasi. Media komunitas memiliki berbagai fungsi, khususnya untuk komunitas, antara lain: mempresentasikan serta mendukung budaya dan identitas lokal; menciptakan pertukaran opini bebas; merangsang demokrasi dan dialog; mendukung pembangunan dan perubahan sosial dan lain sebagainya.

Permasalahannya kemudian ada;ah, pemerataan dan keadilan dalam memeproleh informasi menemui ketimpangan. Ketika masyarakat yang miskin informasi dengan masyarakat yang kaya informasi semakin tampak besar marjinalisasinya. Media komunitas kemudian diharapkan menjadi jembatan unutk menghubungkan sekaligus meminimalisir permasalahan ini.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang memeberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervise dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervise yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Dalam konteks penyiaran komunitas secara geografis maupun atas dasar kesamaan identitas dianjurkan memeiliki batas daerah jangkauan karena semakin kecil atau terbatas daerah operasi, dianggap dapat menjalankan prinsip “dari,oleh, dan untuk komunitasnya”.

Kehadiran Lembaga Penyiaran Komunitas (selanjutnya disebut LPK) juga menimbulkan kekhawatiran. Misalnya munvcul konflik SARA, terutama untuk LPK yang berbasis dan mengusung identitas tertentu. Karena, seperti halnya di kota Malang, banyak penyiaran komunitas yang berdasarkan keterikatan dengan latar belakang agama tertentu. Selain itu kekhawatiran akan pemborosan spectrum frekuensi radio, dengan kecenderungan banyaknya komunitas identitas tertentu yang berdiri.

Menyikapi kekhawatiran tersebut, ada manfaat juga akan berdirinya sebuah LPK atau lebih. Adanya interaksi positif antar anggota masyarakat. Regulasi yang baik diharapkan juga menunbuhkan ketaatan menghindari pemborosan terhadap spectrum frekuensi radio yang ada. Berikut mapping dari fenomena tersebut di atas:

medkom 

Untuk mendukung idealism tersebut, maka dalam hal pengembangan media komunitas ada beberapa hal yang perlu dijadikan pokok pemikiran. Misalnya, ada keterlibatan dan kontribusi pihak-pihak berkepentingan terhadap pembuatan kebijakan atas media komunitas, semisal dari Lembaga Penyiaran Komunitas sendiri dan diwujudkannya draf Rancangan Peraturan Pemerintag Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas versi publik.

Radio Komunitas dan Realitasnya

Radio adalah suatu teknologi yang dapat mengirimkan pesan suara lewat udara menggunakan gelombang elektro magnetik yang dimodulasi. Menurut orang awam, radio adalah alat untuk mendegarkan pesan yang disampaikan berupa suara (voice). Radio memiliki fungsi yang cukup penting disaat ini, tidak hanya untuk mendegarkan musik, tapi juga mendegarkan beberapa berita yang disampaikan oleh penyiar radio. namun kini radio tidak hanya untuk mendegarkan berita dan musik saja, atau ceramah dan debat. tapi saat ini radio dapat mengirimkan informasi berupa teks yang dapat dilihat atau dibaca. RDS (Radio Data System) adalah teknologi yang dapat mengirimkan data teks kedalam modulasi sinyal FM radio ke penerima.

RDS ini biasanya dapat dilihat/dirasakan oleh radio penerima di HP (Hand Phone) dan radio yang ada pada mobil. Biasanaya data teks yang dikirimkan ini berupa pemberitahuan nama stasiun radio, judul lagu yang sedang di putar dan atau nama program radio yang sedang di on-airkan. jadi tidak berupa pesan panjang yang menjenuhkan.

Perbedaan Radio Komunitas dengan Radio Swasta adalah dimana radio komunitas diperuntukkan untuk kalangan komunitas itu sendiri, seperti warga, sekolah, kampus dan ataupun komunitas-komunitas lainya. Dimana dalam penyajian menggenai penyiaranya tidak jauh dari perkumpulan itu sendiri atau komunitas itu sendiri. Semisal radio kampus, yang mana isi dari radio tersebut berupa informasi sekitar kampus dan pendidikan di kampus, namun saat ini banyak radio komunitas yang ingin menjadi radio swasta ataupun negeri yang sudah terkenal dan terdapat konten-konten umun di dalam penyajian radio tersebut.

Ini merupakan tindakan yang salah bagi para radio komunitas, baik kampus, sekolah, warga dan lain sebagainya. dan tidak ada peraturan yang meng-iya-kan adanya konten umum seperti radio swasta pada radio komunitas, seperti peraturan yang telah dibuat oleh KPI, baik KPI Daerah dan Pusat.

Menyoal tentang kepemilikan frekuensi, hal ini sering dilanggar oleh pembangun radio komunitas. Standart yang diberikan oleh KPI untuk kepemilikan frekuensi radio komunitas adalah FM 107.7 MHz, 107.8 MHz dan 107.9 MHz. dan juga daya pancar sebesar 50 Watt dengan Gain Antena 0 dB dan jangkauan layanan 2.5 Km (sumber. Wikipedia.org). Harapan KPI adalah agar tidak terjadi gangguan antara radio swasta dan radio komunitas. Namun hal ini sering tidak dipatuhi oleh radio komunitas, hal ini terjadi untuk beberapa kasus pada radio komunitas di Malang.

Alasan yang sering dikemukakan oleh para pemilik radio komunitas adalah bila menggunakan frekuensi yang telah ditentukan oleh KPI tersebut, maka akan terjadi perebutan dan tabarakan frekuensi.”

Peraturan yang telah ditetapkan untuk menggunakan 3 frekuensi itu, dengan daya pancar 50 Watt dan jangkauan layanan 2.5 Km.memang terbatas dan mungkin dapat menyebabkan masalah internal bagi radio-radio komunitas yang ada dari segi sesame pemilik media komuntias.

Ada beberapa radio komunitas yang berada di Kota Malang patuh terhadap peraturan-peraturan tersebut, seperti radio religi (agama) baik Islam, Kristen dan lain-lain. Namun selama ini dari KPI Daerah belum ada tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh radio komunitas di Kota Malang.

Melalui interview singkat dengan salah satu officer radio komunitas di Malang dan Batu, berikut beberapa masalah klasik yang kerap dihadapi oleh radio komunitas:

  • Proses Perijinan yang panjang, lama dan melelahkan
  • Minimnya Alokasi Frekwensi daya pancar
  • Daya pancar radio komunitas yang hanya dimasukkan pada kelas D dengan daya pancar maksimal 50 watt.
  • Daya jangkau radio komunitas yang hanya 2,5 km dari pusat siaran /pemancar.
  • Alokasi frekuensi radio komunitas yang hanya 1,5 % dari 204 kanal yang tersedia (3 kanal) dan lokasi kanal yang rentan bersinggungan dengan frekuensi penerbangan.
  • Proses sertifikasi alat siaran / pemancar yang belum jelas bagi radio komunitas Indonesia. Apakah proses sertifikasi alat siaran / pemancar radio komunitas harus dilakukan sampai Jakarta (BSN) atau cukup dilakukan sampai pejabat  wilayah setempat. Apabila  dilakukan sampai BSN, hal tersebut sudah barang tentu akan memberatkan radio komunitas
  • Masih sedikit pemahaman pemerintah daerah terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas. Pemerintah daerah masih sulit membedakan mana  radio komunitas yang benar-benar tumbuh dan berkembang dimasyarakat sebagai media rakyat, dengan radio “yang meyebut komunitas” yang tumbuh  tanpa melibatkan peran serta masyarakat didalamnya. Pendek kata, semua radio komunitas dianggap liar.
  • Larangan beriklan di radio komunitas disaat tidak ada jaminan daya hidup selain swadaya komunitas.
  • Ribuan radio komunitas di indonesia dipaksa untuk tidak mampu mempertahankan eksistensinya karena kebijakan pengiklanan yang sangat diskriminatif terhadap radio komunitas. Pemerintah Indonesia dengan sengaja memotong jatah iklan bagi radio komunitas, padahal sebagai media, hidup radio tidak lepas dari iklan. karenanya, tidak heran jika ada ratusan radio komunitas yang gulung tikar atau mati setiap tahun.
  • Pemerintah Indonesia bisa saja disebut sebagai pemerintahan yang bodoh, karena dengan logika sehat negara harus berlaku adil pada rakyatnya. Sebagai media rakyat, radio komunitas juga mampu memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun, pada kenyataannya pemerintah berlaku diskriminatif. misalnya saja, media komersil diberi ruang lebih luas dalam alokasi frekuensi, jangkauan dan iklan. sementara radio komunitas sendiri ditekan dengan aturan-aturan yang membunuh radio komunitas itu sendiri.

Melihat dari beberapa items yang disampaikan oleh para pelaku radio komunitas tersebut mungkin ditengarai adanya agenda publik dari pemerintah, apalagi di era liberalisasi yang memposisikan pemerintah menjadi pihak yang lemah, dukungan dari pemerintah dianggap sebagai salah satu pilar kuat yang menyokong aktivitas media komunitas. Arus perlawanan bagi media mainstream sebenarnya bisa dijadikan karakter penyeimbang dalam ekosistem bermedia. Media-media komersil Indonesia wajahnya dipenuhi dengan isu-isu pemilik media yang merupakan partisipan golongan tertentu. Kita tak lagi berbicara konten namun besarnya kepentingan-kepentingan terkait, agen-agen yang bermain di dalamnya. Mari tidak melihat sebuah media komunitas sebagai elit, tapi sebagai institusi yang bernaung di bawah payung tujuan sosial dan mengatasnamakan suara-suara yang selama ini kurang didengar.

Menyoal tentang UU penyiaran

  1. Undang-undang penyiaran No. 32 tahun 2002 pemerintah indonesia membuat aturan-aturan bagi radio komunitas yang justru mempersempit ruang gerak radio komunitas itu sendiri.
  2.  Undang-undang tersebut dikuatkan dengan peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2005 dan Keputusan Menteri No. 17 tahun 2004.
  3.  Dalam aturan-aturan tersebut menyebutkan bahwa, radio komunitas hanya diijinkan bertempat di frekuensi 107.7, 107.8 dan 107.9. Radio komunitas cukup dengan daya 50 watt dan jangkauan 2,5 kilo meter.

Proses perizinan untuk lembaga penyiaran komunitas khususnya radio dinilai masih lambat. Hal ini makin diperumit oleh pemahaman sebagian pihak yang bersikeras bahwa dalam setiap wilayah layanan, seperti Bali, hanya boleh ada tiga siaran radio komunitas. Akibat dua masalah itu, sebagian besar radio komunitas yang hendak berizin memilih untuk bersiaran secara illegal.

Pemerintah semestinya dapat bertanggungjawab terhadap persoalan ini, karena mestinya mereka bisa mendorong radio-radio komunitas untuk melakukan perizinan. “Dari pada mereka beroperasi secara illegal, alangkah baiknya kita dorong mereka untuk berizin dengan memberikan percepatan perizinan dan penambahan kanal.

Diskusi Teori

Pelaku (agen) dalam strukturasi adalah “orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia” sedangkan struktur didefinisikan “aturan (rules) dan sumber daya (source) yang terbentuk dari dan membentuk perulanan praktik sosial.” Sehingga alur dualitas agen-struktur tersebut terletak pada “struktur sosial merupakan hasil (Outcome) dan sekaligus. Dualitas itu terdapat dalam fakta struktur bagai panduan dalam menjalankan praktik-praktik sosial di berbagai tempat dan waktu sebagai hasil tindakan kita. Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang (timeless and spaceless) serta maya (virtual), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. (2002:23)

Kemudian Giddens membahas tentang sentralitas waktu dan ruang, sebagai poros yang menggerakkan teori strukturasi dimana sentralitas waktu dan ruang menjadi kritik atas statik melawan dinamik maupun stabilitas melawan perubahan, Waktu dan ruang merupakan unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Hubungan waktu dan ruang bersifat kodrati dan menyangkut makna serta hakikat tindakan itu sendiri.

Jadi tindakan yang disengaja (dengan tujuan tertentu sering mengakibatkan akibat yang tak diharapkan). Dualitas Struktur dan sentralitas waktu dan ruang menjadi poros terbentuknya teori strukturasi dan berperan dalam menafsirkan kembali fenomena-fenomena modern, seperti negara-negara, globalisasi, ideologi, dan identitas. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinyu mereproduksi struktur sosial – artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial. Giddens berpandangan perubahan itu dapat terjadi bila agen dapat mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa ia masuki dan dirubah, gugus tersebut antara lain gugus signifikansi, dominasi, dan legitimasi.

Dualitas antara struktur dan pelaku berlangsung sebagai berikut kita ambil pengertian struktur sebagai sarana praktik sosial. Tetapi struktur tidak seta merta menjai struktur tanpa didahului perulangan praktik sosial, misalnya dalam sebuah Negara, pembakuan peraturan negara sebagai struktur signifikansi hanya terbentuk melalui perulangan berbagai informasi mengenai wacana peraturan negara tersebut. Peraturan negara sebagai struktur dominasi semakin baku hanya terbentuk karena perulangan berbagai praktik penguasaan yang terjadi dalam wadah-wadah tunggal tetentu misalnya adanya divisi kepatuhan yang bertugas mengecek penerapan peraturan negara. Dan struktur legitimasi peraturan negara menjadi semkin kokoh, misalnya melalui keterulangan penerapan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran.

Dalam kasus ini, praktik sosial yang dimaksudkan Giddens itu bisa saja berbentuk fenomena terbentuknya radio komunitas dan permasalahan-permasalahan yang saling menyoal, tarik ulur antara regulasi, sistem baik secara kelembagaan maupun hubungannya dengan keberadaan negara dengan peraturannya mengenai radio komunitas itu sendiri. Dualitas yang dimaksud terletak pada struktur yang menuntun pelaku sebagai sarana (medium dan resources) dan menjadi pedoman praktik sosial di berbagai tempat. Sesuatu yang mirip ‘pedoman’ atau prinsip-prinsip ‘aturan’ itu merupakan sarana dalam melakukan proses perulangan tindakan sosial masyarakat. Giddens menyebut hal itu sebagai struktur.

Struktur seperti ekspektasi hubungan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial baik pengaruh dan mempengaruhi oleh aksi masyarakat. Struktur-struktur di sini memfasilitasi secara individu dengan aturan-aturan yang memandu aksi mereka, tetapi aksi mereka menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama. Interaksi dan struktur dekat dengan kata lain kita melakukan untuk melengkapi intensi kita tetapi pada waktu yang sama, aksi kita memiliki unintended consequences (konsekuensi tidak terintensi) membangun struktur yang mempengaruhi aksi ke depan kita.

Ada tiga pokok yang biasanya terdapat dalam struktur sebagaimana dinyatakan dalam teori strukturasi Giddens, yaitu:

a. Struktur penandaan atau signifikasi (signification -S) yang menyangkut skema simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana.

b. Struktur dominasi / penguasaan (domination -D) yang menyangkut penguasaan dalam konteks politik maupun ekonomi.

c. Struktur pembenaran atau legitimasi (legitimation -L) yang berkaitan dengan peraturan normatif dalam tata hukum.

Dalam hal ini radio komunitas merupakan struktur penandaan / signifikasi, penentuan radio komunitas sebagai bagian dari media komunikasi di Indonesia oleh Negara merupakan struktur dominasi dalam pengertian kebijakan politik, pengaturan tentang kepenyiaran dari radio komunitas oleh LPS maupun Depkominfo (negara) merupakan praktik struktur legitimasi. Pada saat tertentu, gugus struktur di atas bisa saling terkait. Dalam bahasa lain, struktur dalam pengertian Giddens ini menyangkut simbol / wacana, tata ekonomi, tata politik dan tata hukum.

Struktur sebagai medium, dan sekaligus sebagai hasil (outcome) dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan secara berulang (recursively). Struktur dan agency (dengan tindakan-tindakannya) tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan dasar, misalnya, orang menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama orang juga dikungkung dan dibatasi (constrained) oleh masyarakat.

Tidak ada tindakan perilaku sosial tanpa ruang dan waktu. Inilah tema sentral pokok teori strukturasi Giddens yang lain. Ruang dan waktu menentukan bagaimana suatu perilaku sosial terjadi. Unsur ruang dan waktu ini sedemikian sentralnya dalam gagasan strukturasi Giddens sehingga ia menamakan teorinya sebagai strukturasi. Tambahan -asi di dalamnya bermakna sebagai kelangsungan proses. Ada proses menjadi yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Reproduksi struktur sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi, rutinitas kuliah menggunakan baju berkerah dan bersepatu serta tepat waktu, pada gilirannya membentuk skemata menghargai kampus sebagai tempat intelektual, proses strukturasi ini terjadi pada tingkat kesadaran praktis dan pada tingkat ini pula struktur dibangun dan dilanggengkan dalam rutinisasi dan direproduksi. Ini bisa berlangsung karena pada tindakan sosial yang berulang-ulang berakar suatu rasa aman ontologis.

Namun bukan berarti reproduksi struktur sosial yang ada tanpa adanya perubahan, perubahan menjadi hal yang selalu mengikuti reproduksi sosial betapapun kecilnya perubahannya. Munculnya gagasan intropeksi dan mawas diri (reflexive monitoring of conduct) dari Giddens menyatakan pelaku dapat memonitor tindakannya dimana terbentuk daya refleksifitas dalam diri pelaku untuk mencari makna/nilai dari tindakannya tersebut kemudian agen mengambil jarak dari struktur akhirnya meluas hingga berlangsung ’de-rutinisasi’.

Derutinisasi adalah gejala dimana schemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik social dianggap tidak lagi dapat untuk dipakai sebagai prinsip pemakanaan dan pengorganisasian praktik social sehingga terjadi tindakan yang menyimpang dari rutinitas.tAkhirnya muncul keusangan struktur dikarenakan semakin banyaknya agen yang mengadopsi kesadran diskursif dan mengambil jarak dengan struktur, maka dibutuhkan perubahan struktur agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru.

Dalam aksus radio kmunitas ini, dengan segala perdebatan dan permasalahannya, maka seharusnya media komunitas diposisikan independen dalam struktur yang berpihak pada kepentingan grassroot level, salah satunya. Semoga adanya UU yang mengatur tentang media komunitas bukan sekedar permainan catur ranah ekonomi politik dalam pemetaan media-media di Indonesia. Sehingga media komunitas , dalam hal ini radio komunitas dapat lebih berbenah diri secara structural organisasi, permasalahan perekonomian sebagai bentuk eksistensinya dan mendapatkan tempat tersendiri bagi penikmatnya.

SUMBER BUKU

Burton, Graeme. 2000. Memperbincangkan Televisi. Jalasutra: Yogyakarta.

Gozali, Effendi, 2002, Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak, Jakarta: FISIP UI

Giddens, A. 1984. The Constitution of Society of The Theory of Struturation, Polity Press.

Griffin, Emory A. 2003. A First Look At Communication Theory, 5th Edition. McGraw-Hill: New York.

Hesselbein, Frances. Goldsmith, Marshall. The Community of The Future. 1998. The Peter Drucker Foundation for Non Profit Management: New York.

Inglis, Fred. 1990. Media Theory : An Introduction. Basil Blackwell Ltd: Massachusset, USA.

LittleJohn, Stephen W, Foss, Karen. A, 2009 , Encyclopedia of Communication Theory, Sage Publications.

McQuail, Dennis. 2010. McQuail;s Mass Communication Theory. 6th Ed. Sage Publications: Singapore

Mosco, Vincent, 2009, The Political Economy Of Communication, Sage Publications: California.

Priyono, Herry, B. 2002. Anthony Giddens Suatu Pengantar. Gramedia : Jakarta.

Potter, James W. 2005. Media Literacy: Third Edition. Sage Publications: Oaks, CA.

Rivers, William L. 2003. Mass Media and Modern Society. Prenada Media: Jakarta.

Straubhaar, Joseph, LaRose, 2002, Media Now: Communications Media in The Information Age, Wadsworth Publisher, USA.

Sudibyo, Agus, 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. LkiS: Yogyakarta.

 

Sumber Non Buku

http://radiokomunitas.blogspot.com/ diakses pada 2 Januari 2013 pukul 21.36 WIB

http://jrki.wordpress.com/2007/06/26/memperkuat-kelembagaan-radio-komunitas-dengan-dpk/ diakses pada 8 Januari 2013 pukul 23.45 WIB

http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri-umum/30905-kanal-radio-komunitas-perlu-penambahan diakses pada 9 Januari 2013 pukul 23.47 WIB

Advertisements

2 thoughts on “MEMPOSISIKAN MEDIA KOMUNITAS: Eksistensi Radio Komunitas Terkait UU Penyiaran 2002 Dalam Perspektif Ekonomi Politik Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s